Data BPS, Kesenjangan Ekonomi di Solo Naik sejak 2022

Wartakomunitas.com | Solo - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ketimpangan antara si kaya dan si miskin di Kota Solo naik tajam sejak 2022.

Berdasarkan data BPS, pada 2021 tercatat indeks rasio gini Solo berada di level 0,379.

Angka tersebut lebih baik bila dibandingkan dengan rata-rata nasional pada periode yang sama yakni 0,380.

Semakin tinggi indeks rasio gini menunjukkan kesenjangan ekonomi kian melebar.

Indeks rasio gini Solo pada 2021 membaik bila dibandingkan dengan 2020 yang mencapai 0,408.

Namun setahun setelah Gibran Rakabuming Raka menjabat sebagai Wali Kota Solo, indeks rasio gini Solo melonjak menyentuh 0,419.

Angka tersebut jauh di atas posisi sebelum pandemi Covid-19.

Sementara untuk rasio gini Kota Solo pada tahun 2023 BPS Solo belum merilis data karena belum tutup tahun.

Padahal, dari sisi ekonomi Solo mencatatkan pertumbuhan 6,25% pada 2022.

Angka tersebut melesat dari tahun sebelumnya di angka 4,01%.

Bahkan pertumbuhan ekonomi kota Solo berada di atas rata-rata nasional 5,3%.

Dalam beberapa kesempatan, Wali Kota Gibran mengklaim mampu membalikkan pertumbuhan ekonomi dari minus menjadi positif.

Dia menyebut saat awal menjabat walikota, pertumbuhan ekonomi di Solo minus 1,74%, setelah itu melesat menjadi 6,25%.

Mengacu data BPS, pertumbuhan ekonomi Kota Solo dalam 7 tahun terakhir fluktuatif.

Pada 2016, rerata pertumbuhan ekonomi secara tahunan tercatat 5,35% (cumulative to cumulative/c-to-c).

Kurva pertumbuhan ekonomi konsisten melaju, hingga pada 2019 tercatat sebesar 5,78%.

Namun pada 2020, pertumbuhannya anjlok besar hingga -1,76%.

Turunnya angka pertumbuhan itu karena Covid-19 yang memaksa pembatasan aktivitas guna memutus rantai penularan virus.

Setahun kemudian, laju pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 4,01%.

Pada 2021 merupakan tahun perdana Gibran menjabat. Kemudian pada 2022, pertumbuhan ekonomi tahunan tembus 6,25%.

Nilai ini menjadi yang tertinggi selama 7 tahun terakhir.

Saat Gibran baru menjabat, jumlah penduduk miskin di Kota Solo tercatat meningkat menjadi 48.780 jiwa (2021).

Angka itu naik dari 47.030 jiwa pada 2020. Pada 2022 penduduk miskin berkurang menjadi 45.900 jiwa.

Persentase penduduk miskin Kota Solo tahun 2023 sebesar 8,44 persen, turun 0,40 persen dibandingkan tahun 2022.

Jumlah penduduk miskin tahun 2023 sebanyak 43.890 orang, menurun 2.050 orang dibandingkan tahun 2022.

Namun Gibran belum mampu menekan angka inflasi di Kota Solo.

Saat awal menjabat, inflasi di Solo meningkat menjadi 2,58% (2021) dan melesat menjadi 7,03% pada 2022.

Ditopang Pemerintah Pusat

Melesatnya pertumbuhan ekonomi Solo sempat menjadi perdebatan publik karena kota tersebut ditopang oleh dana dan proyek dari pusat.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, terdapat kucuran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang merupakan dana perimbangan pemerintah pusat, dalam jumlah yang besar.

Saat Gibran menjadi sebagai Wali Kota, nilai TKDD Kota Solo melesat menjadi Rp1,13 triliun pada 2021.

Sebelumnya, TKDD ke Kota Solo berjumlah Rp752,39 miliar.

Pemerintah pusat kembali mengucurkan transfer dana ke Kota Solo dengan nilai Rp1,18 triliun pada 2022.

Pada anggaran belanja daerah Kota Solo, pos belanja operasi masih mendominasi struktur APBD.

Pemkot Solo mengalokasikan Rp1,63 triliun untuk belanja operasi pada 2021, dan belanja modal Rp411,78 miliar.

Tahun lalu alokasi itu melonjak menjadi Rp1,84 triliun, dan Rp353,45 miliar untuk belanja modal.

Sejumlah aktivitas nasional dan global mendorong pertumbuhan PDRB pada 5 lapangan usaha dominan.

Penyedia akomodasi makan dan minum menjadi yang paling dominan dengan pertumbuhan sebesar 43,62%.

Hal itu berdampak pada pertumbuhan usaha jasa akomodasi di Kota Surakarta.

Sampai dengan 2023 tercatat sebanyak 165 perusahaan/usaha jasa akomodasi yang tersebar di lima kecamatan, jika dibandingkan dengan tahun 2022 jumlah jasa akomodasinya bertambah enam yang terdiri dari 3 hotel bintang dan 3 hotel Melati.