Rahmat Pratama, Koordinator (FKMPD) Rokan Hilir Jakarta Akan Pimpin Aksi Demonstrasi Terkait Dugaan Kasus VCS Fauzi Efrizal  Sekretaris Daerah (SEKDA) Rokan Hilir pada Kamis, 16 Mei 2024 di Kementerian Dalam Negeri RI

Wartakomunitas.com| Jakarta – Rahmat Pratama, Koordinator Forum Komunikasi Mahasiswa Peduli Daerah (FKMPD) Rokan Hilir Jakarta, akan memimpin aksi demonstrasi terkait dugaan kasus Video Call Seksual (VCS) yang melibatkan Fauzi Efrizal, Sekretaris Daerah (SEKDA) Rokan Hilir. Aksi ini direncanakan berlangsung pada Kamis, 16 Mei 2024, di depan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).

Rahmat Pratama menjelaskan bahwa aksi ini bertujuan untuk menuntut keadilan dan transparansi dalam penanganan kasus tersebut. "Kami tidak bisa tinggal diam ketika ada dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pejabat publik. Aksi ini adalah wujud dari tanggung jawab kami sebagai mahasiswa dan warga negara untuk menuntut kejelasan dan keadilan," ujar Rahmat.

Demonstrasi akan dimulai pada pukul 13.00 WIB dan diperkirakan akan diikuti oleh ratusan peserta, termasuk mahasiswa dan masyarakat umum yang prihatin terhadap isu ini. Para demonstran akan menyampaikan tuntutan mereka melalui orasi, poster, dan spanduk yang menyerukan agar pemerintah segera mengambil tindakan tegas dan adil terhadap Fauzi Efrizal jika terbukti bersalah.

Silaturahmi Diskusi Santai Para Arsitektur Junior Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

FKMPD Rokan Hilir Jakarta juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergabung dalam aksi ini. "Kami ingin menunjukkan bahwa masyarakat peduli terhadap integritas pejabat publik. Ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk berdiri bersama dalam memperjuangkan nilai-nilai moral yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap pemimpin," tambah Rahmat.

Aksi ini bukan hanya bentuk protes, tetapi juga simbol dari harapan akan adanya perubahan yang lebih baik dalam tata kelola pemerintahan, terutama dalam hal moral dan etika pejabat publik. "Kami berharap aksi ini dapat menginspirasi tindakan nyata dari pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan standar integritas di kalangan pejabat publik," kata Rahmat.