Wartakomunitas.com | Jakarta – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono merotasi sejumlah jabatan berkaitan dengan intelijen dalam mutasi terbarunya. Mutasi dan rotasi itu tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1286/XI/2023 tanggal 9 November 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Total, ada 105 perwira tinggi (pati) dari tiga matra yang mengalami mutasi dan rotasi kali ini. Dengan rincian, TNI AD 56 pati, TNI AL 37 pati, dan TNI AU 12 pati. Kebijakan mutasi dan rotasi ini dilakukan Panglima Yudo jelang memasuki usia pensiun pada akhir November 2023. Di sisi lain, pemilihan umum (Pemilu) akan digelar tahun depan.  Selain itu, mutasi terbaru tersebut menunjukkan perubahan signifikan di jajaran intelijen. Tetapi, Markas Besar (Mabes) TNI menyebutkan bahwa mutasi itu hal biasa.


Pergantian Waka BIN Letnan Jenderal (Letjen) I Nyoman Cantiasa ditunjuk menjadi Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (Waka BIN). Nyoman Cantiasa yang berpengalaman di satuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) atau pasukan elit TNI AD tersebut akan menggantikan posisi Letjen (Purn) Teddy Lhaksmana. Ia sebelumnya menjabat Koordinator Staf Ahli (Korsahli) KSAD dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III. Peraih Adhi Makayasa tahun 1990 tersebut juga pernah menjabat sebagai Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus, serta beberapa kali terlibat dalam operasi seperti operasi seroja, pemberontakan di Aceh, operasi Mapenduma hingga operasi Nemangkawi.


nalis militer dari Semar Sentinel, Alman Helvas Ali mengatakan, pergantian Waka BIN memang sudah seharusnya dilakukan. “Karena pejabat saat ini (Teddy) sudah lama pensiun dari TNI.

Kebiasaan lama adalah apabila Waka BIN pensiun dari TNI, akan diganti oleh pejabat baru,” kata Alman saat dihubungi, Senin (13/11/2023). Namun, Alman tidak menampik, ada nuansa politis terkait penunjukkan Nyoman menjadi Waka BIN, terlebih menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024. “Pasti ada nuansa politis. Sebab, Kepala BIN (Jenderal Purn Budi Gunawan) tampaknya berbeda haluan politik dengan Presiden (Joko Widodo),” ujar Alman.


Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono membantah bahwa mutasi Nyoman dan juga jajaran intelijen lain kali ini, ada kaitannya dengan Pemilu 2024.

“Hanya rotasi biasa,” kata Julius saat ditemui di sela-sela acara penghargaan bagi prajurit TNI di Balai Samudera, Jakarta Utara, Senin petang.

Mutasi jajaran intelijen lain Dalam mutasi kali ini, Panglima Yudo juga merotasi jabatan Asisten Intelijen (Asintel) Panglima TNI dan Komandan Satuan Intelijen Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI. Mayor Jenderal (Mayjen) Djaka Budhi Utama yang saat ini masih menjabat Perwira Staf Ahli Bidang Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI, ditunjuk menjadi Asintel Panglima TNI. Djaka Budhi akan menggantikan posisi Mayjen Sonny Aprianto yang ditunjuk menjadi Koorsahli KSAD.


Sementara itu, Kolonel (Inf) Bambang Herqutanto yang saat ini menjabat Perwira Bantuan Satuan Staf Intelijen (Sintel) TNI, ditunjuk menjadi Komandan Satuan Intelijen Bais TNI. Bambang menggantikan posisi Brigadir Jenderal (Brigjen) Bosco Haryo Yunanto yang akan mengemban amanah menjadi Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I. Alman mengatakan, pergantian dua jabatan itu tampaknya memang kebutuhan internal.

“Pergantian Asintel TNI tampaknya karena kebutuhan internal di TNI saja dan tidak terlalu beraroma politis. Begitu pula pergantian di Bais,” ujar Alman.


Dalam mutasi terbaru, jabatan Komandan Pusat Intelijen TNI AD (Danpusintelad) juga m
engalami pergantian, dari Brigjen Rudy Rachmat Nugraha ke Brigjen Dian Hardiana. Rudy Rachmat selanjutnya akan menjabat sebagai Perwira Staf Ahli Tingkat III Bidang Komsos Panglima TNI. Sementara itu, Dian Hardiana sebelumnya mengisi posisi Wakil Asisten Intelijen KSAD. Alman mengatakan, ada beberapa mutasi pati TNI yang dikenal secara pribadi oleh Presiden Jokowi, seperti Pangkoopsud I, Pangkoarmada III, dan Sesmilpres. “Itu menandakan presiden sebagai politikus sipil selalu merasa posisinya tidak aman apabila jabatan-jabatan strategis tidak diduduki oleh para perwira yang dikenal secara pribadi,” kata Alman.