Wartakomunitas.com| Jakarta- Sikap Pj Bupati Muna Barat La Ode Butolo terhadap masyarakatnya tidak mencerminkan jiwa sebagai seorang pemimpin Daerah yang di percayakan untuk menjadi pelayan rakyat. (21/01/2024)

Penjabat (Pj) kepala daerah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat diatur dalam UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). Pada Pasal 65 ayat (1) UU Pemda, dijelaskan 7 tugas yang bisa dilakukan Pj kepala daerah ketika menjabat.

Salah satu Tugas Pj Bupati adalah memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, seharusnya jika ada inspirasi dari masyarakat maka Pj berkewajiban menerima dan menyelesaikan persoalan itu.

Justru hal itu berbanding terbalik dengan sikap Pj Bupati Muna Barat yang malah memilih untuk berada di dalam rujab dan membiarkan masyarakatnya duduk di halaman Rujab di saat ada keluhan yang ingin di sampaikan

Terlebih lagi Pj ini adalah Aparatur Sipil Negara yang memiliki kode etik untuk melakukan Pelayanan Publik dengan baik kepada masyarakat.

"Jadi memang Pj Bupati Muna Barat ini sudah melanggar Perintah konstitusi, seharusnya standar Etika jabatan Pj bupati Muna Barat ini tinggi, karna dari golongan ASN yang di percayakan untuk Menjadi Pj Bupati Muna Barat, nyatanya sikap Pj Bupati Muna Barat terhadap Masyaraktnya inhumanis. Ungkap Mahasiswa Magister Jakarta".

Pj Baru Muna Barat Yang di percayakan Oleh Kemendagri untuk melanjutkan Kepemimpinan dari Pj sebelum nya ternyata memiliki sifat yang sombong terhadap masyarakat nya sendiri. 

Seorang pemimpin yang tidak perduli dengan inspirasi masyarakat dapat disebut sebagai sosok yang kurang memahami konsep kepemimpinan berbasis pelayanan dan kebutuhan kolektif.

Pj Bupati Muna Barat ini di awal pelantikannya mengatakan kepada seluruh masyarakat Muna Barat untuk mengembalikan Marwah Muna Barat, tapi pada kenyataannya ketika masyarakat ingin menemuinya karna ada persoalan yang harus di selesaikan justru Pj Muna Barat malah cuek apakah ini yang di maksud dengan Marwah itu.

Persoalan yang ada di Masyarakat Katela, Masyarakat Tanjung Pinang Dan Masyarakat Nelayan Desa Mandike ini sebetulnya hal yang tidak rumit untuk di selesaikan, tetapi karna sifat dari seorang Pj Muna Barat yang sombong sehingga persoalan yang sederhana tak mungkin bisa di selesaikan.

Akibat sikap Pj Ini Puluhan Nelayan Masyarakat Kecamatan Kusambi Desa Tanjung Pinang dan Kecamatan Tiworo Kepualauan Desa Ketela merasa kecewa terhadap sikap Pj Baru karna tidak di temui saat ingin menyampaikan keluhan nya di RuJab Pj Bupati Muna Barat padahal Di saat itu PJ Bupati Muna Barat sedang berada di lokasi.

"Salah Satu mahasiswa Jakarta Alkindi mengatakan, Pj Baru ini sepertinya tidak paham tentang Pelayanan Publik, sehingga akibat ketidak pahaman itu melahirkan sifat kesombongan pada jabatannya seakan menjadi seorang raja yang hadir hanya untuk memerintah tapi tidak memberikan pelayanan dan solusi yang baik untuk masyarakat Muna Barat".

Menjadi Pemimpin seharusnya mampu menerima Semua keluhan yang ada di Masyarakat Tampa harus membeda-bedakan, tapi Sikap seorang Pj Bupati Muna Barat ini sangat mencerminkan Kepemimpinan yang Buruk terhadap pemerintahan.

"Pemimpin itu harusnya di cabut hak untuk di mengerti dan di pahami, karna kewajibannya untuk melayani bukan untuk di sanjung dan di puji kata Alkindi".

Dewan Perwakilan Rakyat juga harus melihat persoalan ini sebagai peristiwa yang serius untuk di tindaklanjuti, jika DPRD Muna Barat Diam maka 20 DPRD yang duduk di parlemen Hari ini tidak layak untuk di sebut Sebagai Wakil Rakyat di Pemerintahan. 

"Kita akan lihat responsibility para Wakil Rakyat kita nanti, apakah menanggapi akan hal ini atau tidak, jika 20 Kursi DPRD tidak Merespon maka Kita masyarakat harus mengevaluasi Mereka secara kolektif di 2024 nanti".Tutup Alkindi