Ketua PPDI Dorong Implementasi UU No. 8 Tahun 2016, Pemerintah Respon Positif

WARTAKOMUNITAS.COM | Nasional - Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau disingkat PPDI dibentuk pada tanggal 11 Maret 1987, berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. PPDI bersifat non partisan dan terbuka bagi seluruh organisasi sosial penyandang disabilitas, organisasi sosial disabilitas dan organisasi kemasyarakatan penyandang disabilitas tingkat nasional.

PPDI adalah payung bagi organisasi sosial penyandang disabilitas, organisasi sosial disabilitas dan organisasi kemasyarakatan penyandang disablitas sesuai dengan tingkat kedudukannya berfungsi sebagai wadah perjuangan, koordinasi, konsultasi, advokasi dan sosialisai disablitas di tingkat nasional dan Innternasional.

Ketua PPDI Norman Yulian pernah mendapatkan kesempatan berkujung ke Istana untuk mendorong implementasi UU penyandang disablitas.

Serahkan 8 Helikopter ke TNI AU, Prabowo: Kita Ingin Punya Angkatan Udara yang Lebih Tangguh Lagi

Dalam pertemuan tersebut, Norman mengungkapkan beberapa point penting agar Undang-undang No.8 Tahun 2016 dapat semakin diperkuat, khususnya dalam kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah.

"Minsal gubenur, kemudia bupati, wali kota bisa merangkul kita para teman-teman disabilitas untuk bersama-sama bermitra bagaimana membangun Indonesia yang inklusi dan bagaimana undang-undang itu bisa terimplementasi dengan melibatkan kita," Ungkap Norman.

Terkait isu ketenaga kerjaan, Norman turut menyoroti tentang kuota tenaga kerja disabilitas disektor pemerintahan dan swasta yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2016. Menurut, kuota 1-2 persen untuk tenaga disabilitas harus menjadi perhatian khusus, terutama oleh kementerian dan kepada daerah, agar implementasinya lebih maksimal. 

Prabowo Berbuka Puasa Bersama Titiek Soeharto Dan Didit

Hal ini mendapatkan respon positif dari pemerintah pusat dan semoga harapan-harapan yang dibawa dapat segera direalisasikan.

PPDI memiliki jaringan kerja hampir diseluruh provinsi di Indonesia dan merupakan anggota dari Disable People Internasioan dan berperan memberikan konsep naskah akademis bagi proses ratifikasi CRPD hingga terbitnya UU No. 8 Tahun 2016.