Ketua IPEMAROHIL Jakarta Pertanyakan Sikap Aparat kepolisian dan Pemerintah Daerah terkait Maraknya Mafia Lahan di Rokan Hilir: (BS) dan (HP)

Infonasional.com | Jakarta – Ketua Umum Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Rokan Hilir (IPEMAROHIL) Jakarta, M. Yusuf Fadli, kembali menyuarakan keprihatinannya terhadap maraknya dugaan penguasaan lahan secara ilegal oleh mafia tanah di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Berdasarkan hasil investigasi, Binsar Sianipar (BS) dan Haji Pariaman (HP) diduga menguasai ratusan hingga ribuan hektar lahan tanpa izin di Desa Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas.Senen(27/01/2025)

Ketua Umum IPEMAROHIL Jakarta mempertanyakan sikap diam dan ketidaktegasan dari aparat kepolisian serta pemerintah daerah atas kasus ini, yang terkesan “tutup mata” terhadap kejahatan lingkungan dan pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah tersebut.

“Pertanyaan besar yang harus dijawab adalah: mengapa aparat kepolisian dan pemerintah di Rokan Hilir memilih diam? Apakah ada yang mencoba menutupi atau bahkan membekingi aktivitas mafia tanah ini? Kami tidak akan tinggal diam jika kejahatan ini terus dibiarkan,” tegas Yusuf Fadli.

Dugaan Pelanggaran

1. Penguasaan lahan secara ilegal

• BS diduga menguasai ±600 hektar di kawasan hutan lindung dan hutan konversi.

• HP diduga menguasai ±200 hektar tanpa izin resmi.

• Total lahan yang dikelola tanpa izin mencapai ribuan hektar, yang digunakan untuk perkebunan sawit dan kegiatan ilegal lainnya.

2. Kerusakan lingkungan dan dampak sosial

• Aktivitas ini menyebabkan penurunan tutupan hutan, risiko bencana banjir, dan kerusakan ekosistem.

• Tidak ada kontribusi ekonomi ke negara berupa pajak atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

• Masyarakat sekitar tidak mendapatkan manfaat dari lahan yang dikelola, melainkan harus menanggung dampak buruknya.

3. Pembiaran oleh aparat dan pemerintah

• Pemerintah desa hingga tingkat kabupaten dinilai tidak mengambil tindakan meskipun aktivitas ini telah berlangsung lama.

Ketua Umum IPEMAROHIL Jakarta dengan tegas memperingatkan agar tidak ada pihak, baik dari pemerintahan tingkat desa hingga kabupaten, maupun aparat kepolisian, yang mencoba menutupi atau membekingi aktivitas ilegal ini.

“Kami mengingatkan, jangan pernah mencoba untuk melindungi atau menjadi bagian dari mafia tanah di Rokan Hilir. Hukum harus ditegakkan, dan keadilan harus dirasakan oleh masyarakat. Jika tidak, kami akan terus mengawal kasus ini hingga ke tingkat nasional,” ujarnya.

IPEMAROHIL Jakarta berencana:

1. Mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk meminta tindakan tegas terhadap pelaku dan pemulihan kawasan yang dirusak.

2. Mendesak Mabes Polri untuk melakukan investigasi dan menangkap pihak-pihak yang terlibat.

3. Menggelar aksi demonstrasi besar-besaran jika laporan tidak segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf a UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengerjakandan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, dimana pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000, (lima milyar) rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat 2 UU 41/1999 Tentang Kehutanan, ungkapnya.

“Kami tidak hanya meminta perhatian, tetapi juga tindakan nyata. Kasus ini adalah bukti bahwa sistem pengawasan lingkungan di Rokan Hilir harus dibenahi total,” tutup Yusuf Fadli.

(Cp,081362912826)