Gerakan Mahasiswa Pekanbaru Peduli Keadilan (GMPPK) Gelar Aksi Demonstrasi Serta Laporkan Zulhelmi Arifin Terkait Dugaan Korupsi  Bapenda Kota Pekanbaru

Wartakomunitas.com | Jakarta - Gerakan Mahasiswa Pekanbaru Peduli Keadilan (GMPPK) menggelar aksi demonstrasi di Kota Pekanbaru untuk menyoroti dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru. Aksi ini bertujuan untuk mendesak aparat penegak hukum segera melakukan investigasi atas berbagai indikasi penyimpangan yang terjadi selama kepemimpinan Zulhelmi Arifin, S.STP, M.Si sebagai Kepala Bapenda Kota Pekanbaru periode 2018-2021.

Mulyadi, selaku koordinator lapangan aksi, menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dan temuan yang diperoleh GMPPK, terdapat sejumlah dugaan pelanggaran hukum yang merugikan keuangan daerah serta mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak dan pendapatan daerah Termasuk dugaan korusi pajak Angkasa pura serta yang lainya.

“Melalui aksi ini, kami ingin menegaskan bahwa dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum di lingkungan Bapenda Kota Pekanbaru harus segera diusut tuntas. Beberapa indikasi pelanggaran yang kami temukan antara lain manipulasi laporan APBD, mark-up nilai PBB, pemotongan insentif dan dana hibah, serta dugaan kongkalikong dalam pembayaran pajak perusahaan besar,” ujar Mulyadi dalam orasinya.

Modus dugaan korupsi di tubuh Bapenda Pekanbaru adalahdengan cara memainkan jumlah pajak yang dilaporkan kas daerah, dan diduga melibatkan para pejabat terkait. Dari investigasi di beberapa tempat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, seperti di PT Angkasa Pura II

Untuk wajib pajak PT Angkasa Pura II Pekanbaru, sebelumnya, ketetapan PBB P2 nya Rp700 juta, namun setelah dilakukan mapresial terhadap asetnya tahun 2019 menjadi Rp23 miliar. Di tahun 2019, pajak yang seharusnya dibayarkan PT Angkasa Pura II sebesar Rp 9 miliar, akan tetapi tanpa ada persyaratan ataupun pengajuan pengurangan pajak, PT Angkasa Pura II hanya membayarkan pajaknya sebesar Rp 4 miliar.

Ini sesuatu yang aneh, dan harus diselidiki oleh aparat terkait dalam hal kejati Riau, agar pajak yang dibayar oleh masyarakat tidak digunakan untuk memperkaya pribadi atau kelompok tertentu.

"Praktek dugaan korupsi pajak ini diduga sudah berlangsung lama. Diduga juga melibatkan pajak lainnya seperti pajak rumah makan. Anehnya pihak legislatif di DPRD Pekanbaru tidak pernah mempersoalkan penurunan-penurunan pajak ini, dan terkesan membiarkan saja," ujar Mulyadi.

Adapun rincian Dugaan Kasus Korupsi di Bapenda Kota Pekanbaru:

1. Manipulasi Laporan APBD Pekanbaru 2020

• Indikasi rekayasa laporan keuangan agar mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

• Dugaan pelanggaran: Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, Pasal 418 KUHP.

2. Mark-Up Nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

• Dugaan penggelembungan nilai PBB yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu.

• Dugaan pelanggaran: Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, Pasal 423 KUHP.

3. Pemotongan Insentif dan Dana Hibah

• Dugaan pemotongan insentif pegawai dan pemotongan sepihak dana hibah senilai Rp 8,5 miliar.

• Dugaan pelanggaran: Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, Pasal 374 KUHP.

4. Ketidaksesuaian Penerimaan Pajak

• Perbedaan antara pajak yang ditagih dengan jumlah yang disetorkan ke kas daerah.

• Dugaan pelanggaran: Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, Pasal 415 KUHP.

5. Kongkalikong Pajak PT. Angkasa Pura II

• Dugaan kesepakatan ilegal antara petugas pajak dengan PT. Angkasa Pura II terkait pembayaran pajak yang jauh di bawah ketetapan awal.

• Dugaan pelanggaran: Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, Pasal 21 UU Tipikor.

6. Dugaan Korupsi oleh Zulhelmi Arifin

• Indikasi keterlibatan langsung Zulhelmi Arifin dalam berbagai dugaan korupsi di Bapenda Kota Pekanbaru.

• Dugaan pelanggaran: Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, Pasal 12 huruf b UU Tipikor.

7. Ketidakjelasan Pembayaran Pajak PT. Angkasa Pura II

• Perbedaan signifikan antara ketetapan pajak dan pembayaran yang dilakukan tanpa penjelasan resmi.

• Dugaan pelanggaran: Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, Pasal 415 KUHP.

8. Pemotongan Insentif Upah Pungut (UP)

• Dugaan pemotongan insentif pegawai Bapenda secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas.

Tuntutan GMPPK:

GMPPK mendesak agar:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI segera melakukan investigasi mendalam terkait dugaan korupsi di Bapenda Kota Pekanbaru.

2. Aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan keterlibatan Zulhelmi Arifin dan pihak-pihak terkait.

3. Pemerintah dan lembaga terkait melakukan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah guna menghindari praktik korupsi di masa mendatang.

Aksi ini diharapkan dapat menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum untuk segera bertindak agar keadilan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat ditegakkan. GMPPK menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi kepentingan masyarakat dan integritas pemerintahan daerah.