Diduga DIRUT BUMD PT SPRH ROHIL Serta Anggota Hidup Mewah Dengan Dana  PI RP488 Miliar ?

Wartakomunitas.com | Jakarta -  Gerakan Mahasiswa Pemberantas Korupsi (GMPK) Rokan Hilir Jakarta mengungkap adanya dugaan gaya hidup mewah yang dijalani oleh Direktur Utama PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH), Rahman, SE, beserta sejumlah anggota lainnya, yang diduga menggunakan dana Participating Interest (PI) 10% senilai Rp488 miliar untuk kepentingan pribadi.Sabtu(01/02/2025)

Berdasarkan temuan GMPK Jakarta, dana PI yang berasal dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) seharusnya dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, justru ditemukan berbagai indikasi penyalahgunaan dana, antara lain:

TEMUAN GMPK JAKARTA

1. Pembelian rumah pribadi senilai Rp3,5 miliar di Pekanbaru, yang diduga menggunakan dana PI BUMD.

2. Pemberian fasilitas mewah, termasuk 9 unit mobil, 3 motor, serta ribuan paket sembako, yang diduga bukan bagian dari operasional BUMD.

3. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Hotel Premier Pekanbaru dengan anggaran fantastis, yang dianggap sebagai bentuk pemborosan uang negara.

4. Penarikan tunai Rp70 miliar oleh Dirut PT SPRH pada 2024, yang hingga kini tidak jelas penggunaannya.

5. Dana CSR Rp19,5 miliar yang belum memiliki laporan pertanggungjawaban resmi.

6. Dana Rp70 miliar yang disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Rokan Hilir, namun digunakan untuk pembayaran gaji honorer yang tidak sesuai regulasi dan hibah yang tidak relevan.

7. Belum adanya kejelasan atas sisa dana Rp418 miliar, yang seharusnya digunakan untuk pengembangan daerah.

Sementara masyarakat Rokan Hilir masih menghadapi berbagai permasalahan ekonomi dan infrastruktur, GMPK Jakarta menduga para pejabat BUMD menikmati kemewahan dari dana negara. Dari hasil investigasi, ditemukan indikasi bahwa dugaan dana PI telah digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti perjalanan dinas fiktif, fasilitas eksklusif, hingga gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan fungsi BUMD.

GMPK JAKARTA MENUNTUT:

1. KPK RI segera memeriksa dan mengusut dugaan penyalahgunaan dana PI di BUMD PT SPRH Rokan hilir.

2. KPK RI segera menetapkan tersangka bagi Dirut PT SPRH dan pihak terkait yang Jika terbukti melakukan penyimpangan dana.

3. Kejaksaan Agung RI dan Kejati Riau segera bertindak tegas dalam menangani kasus ini, tanpa tebang pilih.

4. Meminta transparansi penuh dalam pengelolaan dana PI untuk memastikan anggaran tersebut digunakan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

5. Jika tidak ada tindakan tegas dalam waktu dekat, GMPK Jakarta akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran dan membawa kasus ini ke ranah nasional maupun ketv nasional.

Kami tidak akan tinggal diam melihat pejabat BUMD hidup bermewah-mewahan di atas penderitaan rakyat. Jika aparat penegak hukum tidak segera bertindak, kami siap turun ke jalan dan mendesak kasus ini diusut tuntas, taufik Ananda Ritonga, Ketua Umum GMPK Jakarta.

Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat! Berantas Korupsi!

Taufik Ananda Ritonga

Ketua Umum GMPK Jakarta (Cp-085236265713)