Wartakomunitas.com | Jakarta – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) mengajak komunitas nelayan dan ojek berpartisipasi dalam pengawasan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu NTB Suhardi menilai, komunitas nelayan dan ojek merupakan komunitas yang termajinalkan yang kerap luput dari perhatian penyelenggara pemilu.

"Jadi peserta yang kami undang ini adalah dari komunitas-komunitas yang memang kami anggap butuh advokasi yang termarjinalkan."

"Ada teman-teman dari nelayan, ada temen-temen dari apa tukang ojek, juga kita libatkan teman-teman mahasiswa," ungkap Suhardi usai memberikan sambutan dalam sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu di Kota Mataram, Rabu (22/11/2023).

Menurut Suhardi, kegiatan ini nantinya diharapkan para peserta dapat memahami bentuk advokasi ketika menemukan bentuk pelanggaran pemilu di lapangan.

"Mereka (peserta) ini nanti setelah kegiatan ini, kita harapkan punya pemahaman terkait  bagaimana mengawasi Pemilu minimal bisa diawasi di TPS."

"Misalnya dia menemukan ada dugaan pelanggaran, tahu ke mana dia harus melapor, karena kami yakin bahwa tidak bisa pengawasan ini hanya dilakukan oleh Bawaslu kamu tetap harus disupport oleh semua pihak," ungkap Suhardi.

Dijelaskan Suhardi, untuk daerah NTB ada sejumlah potensi pelanggaran Pemilu seperti money politic dan permainan isu SARA (suku, ras dan agama) sangat rentan terjadi.

"Merefleksi pengalaman kemarin 2019 money politic ini kan dianggap sebagai musuh yang paling besar, tetapi seiring waktu ternyata berdasarkan komparasi dan apa pengawasan yang kami lakukan ternyata sudah mulai bergeser justru politisasi suku agama ras," kata Suhardi.

Menurut Suhardi, konflik SARA sangat sulit terobati, bukan seperti politik uang yang bisa selesai dalam jangka waktu tertentu.

"Money politic itu mungkin kalau dikasih uang 300 ribu, sebulan bisa hilang, tapi kalau pembelahan di masyarakat (SARA) ini sampai hari ini masih kita rasakan," kata Suhardi. Tenaga Ahli Bawaslu RI Arief Rachman Hakim juga mengajak masyarakat yang langsung menjadi garda terdepan melaksanakan pesta demokrasi.

"Di sini hadir bahwa dari mulai pengawasan pemilu tingkat RI sampai ke tingkat desa itu ada perangkatnya," kata Arief. Diakui Arief, tingkat partisipasi pengawasan pemilu masih rendah sehingga pihaknya mencoba membentuk forum-forum komunitas di desa-desa untuk mengawasi Pemilu.

"Untuk tingkat pengalaman partisipasi ini mereka masih kurang paham, seperti contoh pelaporan atau bagaimana cara menyampaikan ketika ada tetangganya atau sama saudaranya yang diisinyalir menyebarkan berita yang kurang tepat faktanya, tau berbohong, atau ketika ada tetangganya yang sebagai PNS mendukung kampanye salah satu calon," kata Arief.


Disampaikan Arief, sejauh ini hasil dari partisipasi pengawasan masyarakat sudah terlihat seperti salah satu kasus di Kabupaten Dompu NTB. Masyarakat menyampaikan laporan bahwa ada salah satu celag yang tidak mengumumkan dirinya adalah mantan narapidana.

"Ya ada kasus di Dompu kemarin atas tanggapan pengawasan masyarakat, salah satu caleg tidak mencontreng menyatakan bahwa dirinya adalah mantan narapidana, dan hal itu kami tindaklanjuti," kata Arief.